Beranda / Ekonomi / Pemerintah Minta Rumah Subsidi Bukan untuk Investasi
shafiyyatul.com

Pemerintah Minta Rumah Subsidi Bukan untuk Investasi

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta bahwa rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan seperti untuk tujuan investasi.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/9/2016), menjelaskan ada kecenderungan bahwa setelah rumah subsidi tersebut dibangun dan diserahterimakan namun tidak ada yang mengelolanya.

“Hal ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan baik,” kata Syarif saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Fungsi Institusi Badan Perumahan.

Menurut Syarif, sebenarnya rumah subsidi yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi bagian aset pemerintah yang pendataannya perlu dilaksanakan dengan baik dan dijaga sebaik mungkin karena sampai saat ini, Indonesia masih memiliki kesenjangan relatif tinggi antara suplai perumahan dan permintaan masyarakat akan perumahan.

Dia menyebutkan, sesuai undang-undang dan peraturan yang ada saat ini, rumah subsidi yang dimiliki oleh MBR bisa dipindahtangankan atau diperjualbelikan setelah lima tahun dihuni dan untuk rumah susun bisa dipindahtangankan setelah 20 tahun.

Hal-hal seperti itu, tegasnya, sebisa mungkin dikendalikan sejak dini, agar rumah-rumah subsidi baik rumah tapak maupun rumah susun bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar membutuhkan rumah.

“Dalam UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah bisa saja menunjuk atau membentuk lembaga atau badan baru untuk mengelola rumah-rumah tersebut, namun konsekuensinya pembentukkan badan baru tersebut membutuhkan biaya yang mahal dan sulit,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berencana memanfaatkan lembaga yang ada seperti Perumnas untuk melaksanakan pengelolaan tersebut.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 83/2015 disebutkan bahwa pemerintah menugaskan Perumnas untuk melaksanakan program pemerintah di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun.

Tiga tugas utama yang diemban Perumnas yaitu, pengelolaan lahan, penyediaan rumah dan pengembang permukiman serta sebagai pengelola bangunan dan permukiman rakyat.

Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen Penyediaan Perumahan melalui National Affordable Housing Program (NHAP) yang dibiayai oleh Bank Dunia akan memberikan dukungan penguatan peran dan fungsi Perumnas sesuai dengan penugasannya.

“Kami berharap dengan pengelolaan rumah-rumah bersubsidi ini setiap orang atau keluarga di Indonesia bisa menempati dan memiliki rumah yang layak huni,” katanya.

sumber: wartaekonomi.co.id

Baca Juga

shafiyyatul.com

Arcandra Kembali Jadi Menteri ESDM hingga Holding BUMN

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Indonesia Business & Development (IBD) Expo …