Beranda / Ekonomi / Arcandra Kembali Jadi Menteri ESDM hingga Holding BUMN
shafiyyatul.com

Arcandra Kembali Jadi Menteri ESDM hingga Holding BUMN

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Indonesia Business & Development (IBD) Expo 2016 yang diikuti oleh 118 perusahaan BUMN. Dengan kembalinya Arcandra menjadi WNI, muncul pula kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali mengangkatnya menjadi Menteri ESDM setelah diberhentikan pada 15 Agustus 2016.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, aturan mengenai holding BUMN masih dalam proses finalisasi. Ada beberapa hal yang harus direvisi dalam PP nomor 44 tahun 2015.

Wapres JK Kumpul Bersama 118 Perusahaan BUMN

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Indonesia Business & Development (IBD) Expo 2016 yang diikuti oleh 118 perusahaan BUMN.

Dari pantauan okezone, acara baru dimulai pada pukul 10.00 WIB. Acara diawali dengan pembukaan Ketua Panitia IBD Expo 2016 Hempi N Prajudi.

IBD Expo 2016 merupakan pameran pertama yang dilaksanakan oleh empat BUMN yang tergabung dalam klaster National Publishing and News Corporation (NPNC) yakni, PT Balai Pustaka, Perum LKBN Antara, Perum PNRI, dan Perum PFN.

Dalam rangkaian acaranya, BUMN asing seperti Temasek, Khazanah akan memberikan pembekalan-pembekalan kepada seluruh direksi perusahaan pelat merah. Adapun, IBD Expo 2016 dilakukan pada 8 September sampai 11 September di Jakarta Convention Center.

IBD Expo 2016 juga akan diisi oleh acara minister lecture yang dilakukan oleh langsung Menteri BUMN Rini Soemarno. Tidak hanya itu, IBD Expo juga akan menampilkan beberapa produk inovasi dan unggulan BUMN, seperti mokap kereta cepat Jakarta-Bandung, flight simulator PT Dirgantara Indonesia, senjata api dan tank milik PT Pindad, serta kapal-kapal produksi PT PAL.

Acara expo ini juga diikuti oleh seluruh BUMN dan beberapa perusahaan BUMD serta mitra binaan BUMN. Tujuan acara ini untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai perkembangan kinerja, dan peran BUMN melalui program BUMN Hadir untuk negeri, serta memperlihatkan komitmen BUMN dalam membangun dan memberdayakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Arcandra Tahar Dilantik Jadi Menteri ESDM Pekan Depan?

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laloly memutuskan untuk meneguhkan kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan Arcandra yang telah melepas statusnya sebagai warga negara Amerika.

Yasonna mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu kemarin. Dengan kembalinya Arcandra menjadi WNI, muncul pula kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali mengangkatnya menjadi Menteri ESDM setelah diberhentikan pada 15 Agustus 2016.

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan pun mengomentari hal ini. Namun, Luhut enggan menjawab lebih detail mengenai rencana tersebut.

“Nantilah,” kata Luhut sembari tersenyum di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Hanya saja, Luhut sempat berkomentar mengenai status kewarganegaraan Arcandra. Menurutnya, Arcandra memang layak untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Arcandra pun dianggap sebagai sosok berkualitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

“Enggak apa-apa, dia bagus. Dia mau jadi warga negara Indonesia, dia kan belum pernah kehilangan warga negara Indonesianya loh,” tutupnya.

Apa Kabar Holding BUMN? Ini Penjelasan Menteri Rini

Pemerintah berencana membentuk enam holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di antaranya, holding tambang, energi, keuangan hingga konstruksi.

Lantas sudah sampai mana perkembangan aturan yang mengatur holding BUMN?

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, aturan mengenai holding BUMN masih dalam proses finalisasi. Ada beberapa hal yang harus direvisi dalam PP nomor 44 tahun 2015.

“Sedang proses, sebagian dalam holding ada usulan dan sudah direview bersama-sama di Menko dan kementerian terkait untuk ada sedikit tambahan pasal di PP 44, jadi sekarang sudah ada di Mensesneg kita tunggu saja,” kata Rini di Jakarta Convention Center.

Rini menuturkan, PP holding BUMN akan susun setelah revisi PP nomor 44 mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN selesai. Diharapkan, beleid yang mengatur holding BUMN akan selesai sebelum akhir tahun.

“Isi PP 44 revisinya harus disetujui Presiden setelah disetujui nanti baru PP per holdingnya dibahas, Insya Allah sebelum akhir tahun ini selesai,” tukas dia.

sumber: okezone.com

Baca Juga

shafiyyatul.com

Pemerintah Minta Rumah Subsidi Bukan untuk Investasi

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta bahwa rumah subsidi …